Ketua Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan meminta masyarakat maupun pejabat publik agar tidak terlalu reaktif dalam menghadapi isu munculnya kembali Partai Komunis Indonesia (PKI).
"Soal PKI, jangan reaktif. Musuh utama kita bukan itu, sekarang adalah soal kesenjangan. Baik kesenjangan ekonomi individu sampai kesenjangan antara daerah dan pusat," kata Zulkifli saat ditemui di Jakarta Expo Center, Minggu 29 Mei 2016.
Menurut Zulkifli, dalam kasus PKI juga ada aspek pelanggaran HAM berat yang harus segera diselesaikan agar tidak menjadi beban sejarah Indonesia.
Zulkifli pun meminta seluruh masyarakat agar menyerahkan permasalahan tersebut kepada pemerintah dan tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum.
Sebaliknya, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fahri Hamzah meminta pemerintah Indonesia melakukan investigasi dan memberi penjelasan atas kebenaran terkait kemunculan kembali PKI.
"Isu ini jangan dibiarkan dan rakyat jadi pusing 'nyari jawabannya. Lakukanlah investigasi benar atau tidak ada gerakan itu. Itu sama dengan isu terorisme. Jangan dibiarkan seperti hantu," katanya.
Menurut dia, pemerintah seharusnya memberi penjelasan terkait tragedi komunisme di Tanah Air agar tidak terjadi kesimpangsiuran di tengah masyarakat.
"Harusnya, Indonesia dengan badan intelijen dan lain-lainnya ini, datang dengan penjelasan canggih, sehingga rakyat tidak bingung dan cari penjelasan sendiri-sendiri," kata Fahri di Padang, beberapa waktu lalu.
